KONTEKS.CO.ID - Reklamasi tambang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali jadi sorotan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan langsung agar reklamasi tidak hanya berhenti di atas kertas.
Dalam rapat Komisi VI DPR RI pada Senin, 30 September 2025, Firnando menegaskan bahwa reklamasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab strategis BUMN.
Baca Juga: Artis Korea Kehilangan Kartu Kredit di Bali, Rp170 Juta Amblas dalam 10 Menit
“Reklamasi tambang tidak bisa hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Ini adalah tanggung jawab strategis untuk menjaga lingkungan hidup serta melindungi masyarakat sekitar wilayah operasi tambang,” ujar Firnando mengutip Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menilai, BUMN pertambangan punya tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa aktivitas bisnis negara tidak semata mengejar keuntungan, tapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
Komisi VI Akan Turun ke Lapangan
Firnando mengungkapkan, Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat akan menjadwalkan kunjungan spesifik ke sejumlah wilayah tambang BUMN.
Baca Juga: Cerdas Finansial: Tips Bijak Mengelola Keuangan untuk Generasi Muda
Tujuannya untuk memastikan reklamasi berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak akan hanya mengandalkan laporan di atas meja. Komisi VI akan turun langsung melihat kondisi lapangan. Ini penting agar reklamasi benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Lebih jauh, Firnando menilai keberhasilan reklamasi akan menjadi indikator kredibilitas BUMN pertambangan dalam mengelola sumber daya negara.
Baca Juga: Menteri Hukum Ngaku Sudah Tanda Tangani SK Kepengurusan PPP Kubu Mardiono
“Kalau reklamasi dijalankan dengan baik, publik akan melihat BUMN tidak hanya menjaga keuntungan, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMN,” jelas Firnando.
Ia menambahkan, transparansi laporan reklamasi harus dibarengi dengan verifikasi nyata di lapangan.