KONTEKS.CO.ID - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menkopolhukam tanpa langsung menunjuk pengganti definitif dinilai sebagai sebuah langkah yang tidak biasa dan sarat makna.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menganalisis bahwa tindakan tersebut adalah sinyal kuat bahwa pejabat yang bersangkutan dianggap "berbahaya" jika dibiarkan lebih lama di posisinya.
"Kalau orang diberhentikan begitu tanpa pengganti, artinya orang ini berbahaya harus dikeluarkan," ujar Said Didu dalam siniar Forum Keadilan TV pada Kamis, 25 September 2025.
Baca Juga: Ada Hiu Goreng, Puluhan Siswa Keracunan MBG di Ketapang
Menurutnya, dalam logika birokrasi, jika seorang pejabat tidak dianggap sebagai ancaman, presiden akan menunggu hingga ada pengganti yang siap sebelum melakukan serah terima jabatan.
Tindakan mencopot terlebih dahulu dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) atau pejabat ad interim seperti Sjafrie Sjamsoeddin, menunjukkan adanya urgensi untuk segera mengeluarkan Budi Gunawan dari lingkar kekuasaan.
"Artinya dalam 1 menit, 10 menit, dalam setengah jam, dalam 1 jam, dia bisa mengambil keputusan yang bisa [berbahaya]," jelasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Lengser, JCR Pertahankan Rating RI di BBB+ Outlook Stabil: Tanda Prospek Ekonomi Solid
Ia menganalogikannya dengan peristiwa bersejarah saat Presiden B.J. Habibie memerintahkan tongkat komando Pangkostrad harus pindah dari tangan Prabowo sebelum matahari terbenam.
Said Didu mengaitkan pencopotan ini dengan peristiwa demonstrasi besar pada akhir Agustus.
Ia menduga Prabowo merasa perlu mengambil alih kendali keamanan secara langsung melalui orang kepercayaannya setelah melihat ketidakmampuan aparat di bawah koordinasi Menkopolhukam saat itu.
Baca Juga: Kejagung Periksa Azwar Anas Soal Korupsi Chromebook Era Nadiem Makarim
Pencopotan tanpa pengganti ini menjadi bukti nyata adanya evaluasi serius dari presiden terhadap kinerja Budi Gunawan dalam menangani krisis.***