KONTEKS.CO.ID - Aktivis senior, Jumhur Hidayat, melontarkan kritik pedas dengan menyebut para pejabat yang memilih jalan pintas impor untuk mencari keuntungan pribadi sebagai "pengkhianat bangsa sejati".
Menurutnya, mentalitas "tak mau berkeringat" ini adalah penghambat utama kemandirian ekonomi nasional dan menjadi salah satu penyebab Indonesia tertinggal dari negara tetangga.
Dalam sebuah video yang diunngah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumhur memaparkan adanya dua pilihan jalan bagi seorang menteri dalam mengelola ekonomi.
Baca Juga: Resmi! Inggris, Kanada, dan Australia Kompak Akui Palestina sebagai Negara
Jalan pertama adalah yang "berkeringat", yaitu bekerja keras siang dan malam untuk membangun industri dalam negeri dan mencapai swasembada.
Jalan kedua adalah jalan pintas yang "tidak berkeringat", yaitu dengan mudahnya membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan domestik sambil mengambil keuntungan pribadi dari selisih harga.
“Kalau cari cuan dengan kekuasaan gampang. Malas, keringetan. Udah impor ajalah. Ada spread sekian dolar, sekian triliun, triliun bos,” sindirnya dalam video tersebut, 21 September 2025.
Baca Juga: Daftar Lengkap Juara Indonesia Masters 2025: Taiwan Juara umum, Chico Jadi Penyelamat Tuan Rumah
Menurut Jumhur, kebijakan yang "berkeringat" adalah kunci untuk mewujudkan visi ekonomi Presiden Prabowo.
Ini berarti fokus pada industrialisasi nyata, seperti melakukan hilirisasi sawit yang dari satu bahan baku CPO bisa menghasilkan lebih dari 180 produk turunan, mulai dari kosmetik hingga makanan.
Selain itu, "berkeringat" juga berarti berani melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal dan praktik predatory pricing yang menghancurkan produsen lokal.
Baca Juga: Subsidi Listrik Tembus Rp89 Triliun, Pemerintah Kembangkan PLTS sebagai Solusi Jangka Panjang
Ia menegaskan bahwa membeli produk buatan Indonesia berarti secara langsung memberi makan saudara sebangsa.
Oleh karena itu, pejabat yang justru memfasilitasi impor demi keuntungan sesaat tidak hanya gagal dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga secara fundamental telah mengkhianati kepentingan nasional. ***