KONTEKS.CO.ID – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tegas menyatakan bahwa PDIP adalah partai politik yang menolak tunduk pada kekuasaan otoriter.
Hasto dalam pidato pertamanya sebagai Sekjen PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagaimana dalam video pada Jumat, 15 Agustus 2025, menegaskan, peristiwa Kudatuli pada 1996 tidak mampu meruntuhkan PDI yang kini bersulih menjadi PDIP.
“Rekam jejak sejarah Bu Mega menunjukkan bahwa kita adalah partai yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan yang otoriter,” ujarnya.
Menurutnya, ini membuat PDIP tercatat sebagai partai politik yang bergerak karena membangun nilai-nilai demokrasi, keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan sebagainya.
“[Ini] didasarkan pada ide, gagasan, dan pemikiran Bung Karno,” tandasnya.
Ia menyampaikan, meskipun PDI berupaya dihancurleburkan melalui aksi penyerangan terhadap kantor PDI oleh kelompok propemerintah pada 27 Juli 1996, yang dikenal dengan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), PDI tak pernah mati.
“Kantor kita dihancurkan sebagai simbol kedaulatan partai, tetapi jiwa pergerakan kita tidak pernah padam,” ujarnya.
PDIP tidak melakukan hal serupa atas insiden tersebut. Megawati, kata Hasto, memilih menempuh jalur hukum. Itulah yang kemudian dikatakan Kudatuli merupakan suatu titik kosong.
Hasto mengungkapkan, peristiwa hukum yang menimpanya merupakan Kudatuli jilid II. Kali ini, tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau fisik seperti pada Kudatuli 1996.
Baca Juga: Hasto Mohon MK Nyatakan Pasal Buatnya Meringkuk di Tahanan KPK Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat
“Kudatuli yang kedua, kita mencoba spiritnya dimatikan. Dengan cara apa? Mereka yang mencoba berisikap kritis dikriminalisasi hukum,” ujarnya.
Hasto menegaskan, dirinya tidak menyerah atas kriminalisasi tersebut. Ia mengaku selalu meneladani spirit dan pesan Bung Karno.