KONTEKS.CO.ID - Jenderal Tandyo Budi Revita resmi diangkat sebagai Wakil Panglima TNI. Pengukuhan itu berlangsung dalam upacara yang digelar di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Minggu, 10 Agustus 2025 kemarin.
Selain jabatan Wakil Panglima TNI, sebanyak enam Kodam baru yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia juga ikut dikukuhkan.
Terkait pelantikan Jenderal Tandyo Budi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai hal itu sebagai langkah strategis yang patut dicermati secara positif dan konstruktif.
Baca Juga: Ini Arahan Presiden Prabowo ke Jenderal Tandyo Budi Revita Usai Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI
Terlebih, jabatan ini memang telah lama kosong, terakhir diisi pada tahun 2000, dan baru diaktifkan kembali melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2019, yang kemudian diperkuat dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2025.
"Dari perspektif kelembagaan, pengisian posisi Wakil Panglima TNI mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat interoperabilitas antar matra darat, laut, dan udara, serta memastikan kesinambungan komando dan pembinaan kekuatan secara lebih terkoordinasi," kata Dave saat berbincang dengan Konteks.co.id di Jakarta, Senin 11 Agustus 2025.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, pengangkatan Wakil Panglima bukan sekadar penambahan struktur, melainkan bagian dari modernisasi sistem pertahanan kita agar lebih responsif terhadap tantangan geopolitik dan ancaman multidimensi.
"Apakah ada hal yang mendesak? Saya melihatnya sebagai bagian dari desain jangka panjang untuk memperkuat postur TNI. Dengan dinamika kawasan yang terus berkembang, termasuk isu Laut China Selatan, keamanan siber, dan ancaman non-tradisional lainnya, maka penguatan struktur komando menjadi relevan dan perlu," pepernya.
Baca Juga: Begini Reaksi atas Penunjukan Letjen Tandyo Budi dan Jejak Sejarah Jabatan Wakil Panglima TNI
Jenderal Tandyo Budi lanjut Dave, memiliki rekam jejak yang solid, berasal dari Infanteri Kostrad, pernah menjabat Wakil KSAD, dan memimpin berbagai satuan strategis.
Penunjukan Jenderal Tandyo Budi oleh Presiden Prabowo tentu melalui pertimbangan matang, baik dari sisi pengalaman operasional maupun kapasitas kepemimpinan.
"Sebagai mitra pengawasan di DPR, kami di Komisi I DPR RI akan terus memastikan bahwa penguatan struktur ini diikuti dengan akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan peningkatan profesionalisme prajurit. Karena pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan," tukasnya.***