KONTEKS.CO.ID - Anjloknya lima rangkaian gerbong KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Jumat 1 Agustus 2025 lalu di sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat turut menjadi perhatian Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menurut Puan, insiden itu tidak cukup hanya selesai dengan permintaan maaf namun perlu ada perbaikan konkret dalam sistem dan manajemen transportasi nasional.
"Yang dibutuhkan publik bukan sekadar simbol empati, tetapi langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick,” ujar Puan, Jumat (8/8/2025).
Ia memuji sikap Dirut KAI yang tak melempar kesalahan kepada pihak lain. Indonesia lanjut Puan, memang membutuhkan pemimpin yang berani akui kesalahan, bukan malah mencari kambing hitam.
Baca Juga: Penyebab KA Argo Bromo Anggrek Anjlok di Pegaden Baru
"Kepercayaan publik bukan sesuatu yang diberikan secara otomatis, tapi harus diperjuangkan melalui transparansi dan tanggung jawab,” tuturnya.
Putri dari Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan bahwa saat ini publik menanti reformasi menyeluruh di sektor transportasi, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, dan peningkatan kualitas layanan.
"Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat juga harus bisa kembali. Itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tapi dengan pembenahan menyeluruh dan sikap bertanggung jawab," sindir Puan.
Lebih lanjut dirinya mendesak evaluasi terhadap koordinasi antara operator dan regulator kereta api. Pengawasan teknis menurutnya dapat menjadi akar masalah yang juga harus diselesaikan.
"Setelah permintaan maaf, yang harus dilakukan adalah duduk bersama untuk merombak sistem transportasi yang ada," kata dia.
Baca Juga: Reaksi Menteri Perhubungan setelah KA Argo Bromo Anggrek Anjlok
Puan mendorong pembaruan teknologi dan digitalisasi dalam sistem monitoring dan pengendalian perjalanan kereta, tujuannya agar potensi gangguan dapat terdeteksi dini, serta dapat direspons cepat dan terkoordinir.
"Keselamatan penumpang adalah hal utama. Kita sudah tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual. Keselamatan publik menuntut kecepatan, transparansi, dan teknologi yang mumpuni,” demikian Puan.