KONTEKS.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP tidak sedang memposisikan diri sebagai oposisi.
Namun demikian, partai berlogo kepala banteng moncong putih itu juga tidak akan ambil bagian dalam partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal tersebut ditegaskan Megawati dalam pidatonya di acara penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga: Amnesti Hasto, Megawati Sebut KPK Aneh hingga Presiden Harus Turun Tangan
“Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.
Ia menambahkan, partainya akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak pada rakyat.
Meski demikian PDIP akan bersikap tegas dan kritis manakala terjadi ada penyimpangan atas nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial oleh pemerintah yang berkuasa.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegas Megawati.
Keberpihakan PDIP lanjut dia, tidak semata-mata berada di dalam atau di luar kekuasaan, namun konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.
"Tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” tegasnya.
Baca Juga: Implikasi Politik Amnesti Hasto, Megawati-Prabowo Kian Mesra tapi Tetap Oposisi
Presiden kelima Indonesia itu menyatakan, demokrasi Indonesia tak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik.
Demokrasi sejati kata menurut Megawati, harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.