Mulai dari penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga berkunjung ke Sekolah Rakyat.
"Dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis," ucapnya.
Sebelumnya, wacana Gibran berkantor di IKN sempat mengemuka.
Partai NasDem meminta pemerintah bersikap atas status dan nasib IKN.
Baca Juga: Petinggi Demokrat Berang Dituduh Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, Sindir Aktor Politik Pengecut
NasDem meminta pemerintah menerbitkan Keppres terkait IKN dan menyebut pemerintah harus memfungsikan IKN secara bertahap jika memang serius.
Salah satunya, menempatkan wakil presiden dan sejumlah Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN.
Bantahan dari Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, belum ada rencana untuk berkantor di IKN khususnya terhadap Gibran.
Menurutnya, Otorita Ibu Kota Nusantara masih fokus bekerja untuk merampungkan infrastruktur di IKN.
Namun, Prasetyo tidak menjawab dengan tegas pertanyaan mengenai perkembangan kantor wapres di IKN.
Prasetyo mengatakan, OIKN sedang bekerja untuk menyelesaikan semua infrastruktur.
Baca Juga: Demokrat Bantah Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Hinca: Ini Fitnah Besar
Pemerintah, kata dia, menargetkan OIKN menyelesaikan pembangunan dalam tiga tahun.
Usai infrastruktur siap, Presiden Prabowo akan meneken keppres mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN.
Pemerintah, kata Prasetyo, menerima semua usulan termasuk usulan moratorium pembangunan IKN.