Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK.
Untuk nomor Izin edar, pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.
Sertifikat PIRT juga ikut tumbuh, penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki SPP-IRT.
Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.
Begitupun penerbitan PT Perseorangan, pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.
Jumlah tempat pengelolaan pangan yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label Higiene Sanitasi Pangan.
Baca Juga: Bobby Kertanegara Dikawal Polisi, Istana: Properti Presiden Tanggung Jawab Negara
Dari sisi pembiayaan, secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 02 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun (44,2 persen dari target) dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang (65,5 persen dari target).
Sebanyak 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi. Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target, saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.
Menteri Maman berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, agar mandat Presiden Prabowo di sektor UMKM dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Asta Cita.
”Jadi saya harap kolaborasi ini akan dapat terus ditingkatkan, dalam rangka untuk menjalankan perintah dan arahan dari Presiden untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya di sektor UMKM,” kata Menteri UMKM.
Baca Juga: Mekanisme COD Disorot DPR: Bukan Lagi Cash on Delivery, Tapi Cash or Duel
Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S. Burhanuddin; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Riyatno.
Kemudian Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti; Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum Andi Taletting Langi; dan perwakilan dari BPOM dan BSN.***