Prabowo Bakal Temui Forum Purnawirawan TNI Terkait Pemakzulan Gibran: Ada Peluang, Enggak Masalah

KONTEKS.CO.ID - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mendadak menemui Presiden Prabowo Subianto di tengah usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI peka lalu.

Kemudian, penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

"Beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (bertemu forum purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung kepada wartawan pada Senin, 5 Mei 2025.

Baca Juga: Cek Huawei Mate XT Ultimate Design: Inovasi Mewah, Spek Nggak Kalah dari Pesaing

Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Prabowo disebut menghargai, memahami, dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikan.

Termasuk di dalamnya soal usulan pergantian wakil presiden. Namun, Prabowo sebagai presiden tidak bisa menjawab tuntutan tersebut.

"Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan saja dengan jalur konstitusional, karena presiden tidak bisa menjawab seperti itu," katanya.

Baca Juga: Jadwal Turnamen Badminton Setelah Sudirman Cup 2025, Ada Taipei Open 2025 dan BWF 2025

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menilai aspirasi yang disampaikan tidak mewakilkan Forum Purnawirawan TNI resmi. Sebab, wadah organisasi forum purnawirawan seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU tidak menyampaikan aspirasi yang sama.

"(Aspirasi) mengatakan forum purnawirawan (TNI), iya kalau menurut saya. Karena forum purnawirawan itu sendiri tidak menyampaikan seperti itu," katanya.

Baca Juga: Pesona Kardinal Suharyo di Vatikan, Jadi Uskup Agung Ketiga yang Ikut Konklaf Sepanjang Sejarah Indonesia

8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

Berikut ini 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yaitu sebagai berikut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
7. Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.***