KONTEKS.CO.ID – Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dari Rp349 triliun transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK hanya Rp22 triliun yang berkaitan dengan pegawai dan lembaganya.
“Terkait pegawai Kemenkeu, ada 135 surat nilainya Rp22 triliun, bahkan Rp22 triliun ini sebanyak Rp18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang enggak ada hubungan dengan Kemenkeu,” kata Sri Mulyani saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 27 Maret 2023.
Dengan analisis tersebut, menurut Sri Mulyani, dari 300 surat Kompilasi yang disampaikan PPATK dari tahun 2029-2022, hanya ada transaksi Rp3,3 triliun yang benar-benar terkait dengan pegawai di lingkungan kementeriannya.
Sri Mulyani menambahkan, telah mendalami laporan dengan nilai transaksi Rp18,7 triliun terkait korporasi, yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu. Dan hasil dari penyelidikan tidak terafiliasi dengan pegawai Kemenkeu.
“Irjen meminta informasi transaksi dari PPATK menyangkut transaksi perusahaan dengan nilai debit kredit perusahaan, katakanlah PT A, jumahnya Rp11,38 triliun,” kata Sri Mulyani.
Hasilnya, ternyata tidak ada aliran dana dari Rp11,38 triliun ke pegawai yang sedang diinvestigasi maupun ke keluarganya. Sri pun menegaskan transaksi ini merupakan permintaan dari Itjen, bukan transaksi mencurigakan.
Sri Mulyani memaparkan, dari 300 surat PPATK, sebanyak 100 surat yang merujuk ke aparat penegak hukum (APH) lain senilai Rp74 triliun, bukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sedangkan 65 surat lainnya senilai Rp253 triliun, kata Sri Mulyani, merupakan data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu, melainkan hanya ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"