KONTEKS.CO.ID - Suara PSI tetiba melonjak menimbulkan syak wasangka banyak pihak. Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda.
Ia merespons suara PSI yang meroket dalam Pemilu 2024 dalam beberapa waktu belakangan ini.
Syaiful Huda menyarankan KPU agar melakukan penghitungan ulang perolehan suara di daerah-daerah yang terindikasi penggelembungan suara.
Selain itu, ia juga meminta kepada Bawaslu untuk bersikap tegas dalam memitigasi lonjakan suara dari partai yang Kaesang Pangarep ketuai tersebut.
"Karena itu, kami minta Bawaslu memgambil sikap tegas. Di saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak," desak Syaiful Huda di Kantor PKB, Jakarta Pusat, Senin 4 Februari 2024.
"Jadi KPU tidak boleh tergesa-gesa dan alergi. Soal opsi untuk buka kotak di daerah-daerah yang terindikasi jelas ada pengelembungan suara," tambahnya.
Syaiful Huda menegaskan, jika ada indikasi penggelembungan suara pada Pemilu 2024, KPU harus memeriksa kembali dan melakukan penghitungan ulang.
"Nah yang kita minta itu, jangan sampe karena ingin cepet ga mau capek, KPU-nya lalu ketok palu di daerah cepet-cepetan," cetusnya.
Selain itu, menurut Huda, KPU juga harus memberi ruang kepada Bawaslu untuk melakukan mitigasi dan merekomendasikan kalau ada temuan penggelembungan suara. Lalu melalukan tidakan tegas dengan eksekusi segera di daerah masing-masing.
"Ga usah dibawa ke tingkat pleno povinsi sampe ke tingkat pusat. Kalau begitu sudah pleno provinsi pasti sudah rumit untuk mengembalikan dari suara aslinya," tutupnya.
Suara PSI di Pemilu 2024
Berdasarkan hasil real count pemilihan legislatif (Pileg) 2024 pada Senin 4 Maret 2024, pukul 12.30 WIB, menunjukkan ada tren kenaikan perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia.
Sebelumnya, pada Jumat, 1 Maret 2024, partai pimpinan Kaesang Pangerap yang juga anak dari Presiden Jokowi itu mendapatkan perolehan suara 3,01%.
Kini, perolehan suara PSI sebesar 3,13%. Artinya ada kenaikan 0,12% sejak 4 hari belakangan ini.
Setidaknya, PSI membutuhkan sebanyak 0,87% untuk bisa lolos ke Senayan atau memenuhi ambang batas Parlemen sebesar 4%. ***
