KONTEKS.CO.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatannya.
Menurut Puan Maharani hingga saat ini belum ada pembahasan terbaru terkait posisi Jokowi di dalam partai berlambang banteng tersebut. Meski putra Jokowi, Gibran Rakabuming, telah menjadi lawan politik PDIP dalam Pilpres 2024.
"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," ujar Puan.
Menurut Puan Maharani, posisi PDIP sampai saat ini dan sebelum masa pemilu tetap menyampaikan kritik kepada pemerintah. Apakah secara langsung atau tidak. Ini dilakukan agar pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja.
“Memang, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Diakui Puan kalau sebagai Ketua DPR RI dirinya biasanya secara berkala bertemu Presiden Jokowi. Terutama untuk membicarakan isu-isu aktual.
“Saya kalau bicara dengan Presiden secara informal, kami bicara berbagai hal terkait dengan isu-isu aktul dan isu-isu yang mungkin bisa dibicarakan secara informal,” katanya lagi.
-
Ganjar Kritik Pemerintah, Puan: Pasti Punya Data
Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut 3 dan didukung PDIP, memang kerap kali menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Terutama soal penegakan hukum yang belakangan mengalami penurunan nilai.
Menurut Puan tidak ada instruksi khusus kepada Ganjar untuk mengkritik pemerintah. Katanya, kritik yang disampaikan Ganjar, diyakini karena Ganjar memiliki data.
“Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan Maharani di Istana Negara pada Senin, 20 November 2023.
Dipastikan oleh Puan bahwa PDIP tentu dapat mengevaluasi persoalan penegakan hukum belakangan ini. Karena memang penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, adil, dan tentu tidak tebang pilih.
“Yang bisa saya sampaikan adalah, bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih.
“Jadi memang kedepannya, saya beraharap bahwa siapa pun kemudian nanti yang jadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai kordiornya tanpa ada tembang pilih,” katanya lagi.
Ganjar kembali melontarkan kritik pedas kepada Jokowi. Kali ini soal penegakan hukum yang disebut menurun dari skala 1 hingga 10, Jokowi disebut hanya mendapat nilai 5.
Polemik putusan MK, banyaknya intervensi dan rekayasa kasus oleh pemangku kebijakan jadi faktor utama penegakan hukum di Indonesia mendapat rapor merah.
"Yah dengan kasus itu jeblok. (Pointnya) Lima," kata Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.***
