KONTEKS.CO.ID - Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengatakan bahwa makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan!.
Terkait hal ini, Denny Indrayana mencoba menyampaikan suara hati, yang menurutnya mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Menurutnya, dia akan menyuarakan hal tersebut dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring. Meskipun, berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun.
“Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!” kata Denny Indrayana dalam keteranganya pada Rabu, 26 Juli 2023.
Denny Indrayana menegaskan bahwa saat ini tingkah polah segelintir elit politik hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila.
“Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: Kampungan,” katanya.
Dia bahkan mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam. Dia menerima pesan dari petinggi Partai Beringin" yang membalas pesan dirinya.
"Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya,” kata Denny meneruskan pesan tersebut.
Menurutnya, lagi-lagi hukum hanya dipermainkan. Dia tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah Presiden Jokowi.
Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi.
Presiden adalah Kepala Negara, selain kepala pemerintahan. Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).
“Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan PASTI —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi,” ujarnya.
Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif.
Mengkasuskan lawan-oposisi sambil melepas-bebaskan kawan-koalisi. Kalau, ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024, maka dapat dipastikan muncullah kasus hukum.
Denny meminta tidak salah menilai, dia mendukung setiap langkah penegakan hukum, apalagi kasus korupsi. Dia menolak tegas penegakan hukum yang pilah-pilih! Penegakan hukum yang menyasar hanya pada "musuh politik" saja, harus ditolak dan dilawan!
Penegakan hukum harus sama efektifnya dilakukan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi karena perbedaan sikap, pilihan, ataupun strategi politik.
“Saat ini, hukum hanya menjadi alat dan intrik politik. Kita harus tegas menolaknya! Bahwasanya dalam politik ada strategi alias intrik untuk menang, itulah pragmatisme politik,” katanya.
Tapi, mengajak meneriakkan tegas bahwa dalam politik tetap saja ada etika, ada idealisme, yang tidak menghalalkan segala cara. Kemenangan bukan harus diraih dengan apapun caranya, bahkan dengan politik uang ataupun politik curang.
“Kemenangan politik dan pemilu harus tetap diraih dengan kehormatan, kebenaran, dan keadilan,” katanya.
Menurutnya, cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP, menjegal Anies Baswedan, adalah cawe-cawe telanjang yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik.
Cawe-cawe Jokowi dan kroni oligarkinya, yang menghalalkan segala cara berpolitik haram yang demikian, sambil berbohong bertindak berpura-pura mencitrakan diri sedang memikirkan bangsa dan negara, adalah cara berpolitik yang telanjang tanpa etika-moral, dan karenanya harus dibongkar dan dihinakan.
“Ayo sama-sama kita teriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang, meskipun katanya, approval rating survei memotret Jokowi didukung 90% responden sekalipun,” katanya.
Katanya lagi, kebenaran harus disuarakan, bahkan meskipun sendirian. Demi Indonesia yang sama-sama kita cintai dan harus kita jaga dari cara-cara berpolitik telanjang penuh dusta dan cawe-cawe yang senyatanya demi dinasti dan bisnis kroninya, jauh dari demi "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Indonesia.***
