KONTEKS.CO.ID - Anies Baswedan bisa saja dikalahkan dalam pemilu presiden 2024 sebelum kontestasi dilakukan. Lembaga SSurvei Indonesia (LSI) Denny JA menggali dukungan publik dengan melakukan survei yang dilakukan pada 3-14 Mei 2023.
Menurut LSI, Anies bisa kalah meski bukan di tempat pemungutan suara. Tapi justru dikalahkan karena ketuk palu Mahkamah Agung (MA).
Ini bisa terjadi bila Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diputus bermasalah secara hukum dan MA memenangkan gugatan KSP Moeldoko.
“Kemungkinan kalahnya Demokrat versi AHY di Mahkamah Agung belum pasti. Tapi kemungkinan itu tak pula bisa sama sekali diabaikan,” kata Denny JA.
Tanpa kehadiran Anies Baswedan sebagai capres, maka pilpres 2024 hanya diikuti oleh all the president’s men atau head to head Prabowo versus Ganjar.
Survei LSI Denny JA menggunakan metode tatap muka atau face to face interview. Koesioner diisi 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error survei ini sebesar 2.9%.
Metode survei adalah kuantitatif dengan memperkaya informasi dan analisa atas isu paling mutakhir dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement, dan focus group discussion.
Tiga Gangguan di Koalisi Perubahan
Dengan metode seperti itu, maka dapat disimpulkan akan terjadi tiga gangguan di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Pertama, pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) agar kepengurusannya disahkan.
Jika Demokrat versi Moeldoko yang disahkan, Partai Demokrat besar kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024. Berganti pimpinan yang sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden yang diajukan.
AHY sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Gugatan hukum Moeldoko terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) di MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.
Kedua, kasus hukum juga menimpa petinggi Partai Nasdem. Kasus korupsi Rp8 triliun memang untuk Johny G Plate sebagai Menkominfo. Masalahnya Johny juga Sekretaris Jendral Partai Nasdem.
P"emberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa ini juga sebagai bagian dari tekanan politik," sebut surve itu.
Banyak menteri dan mantan menteri yang potensial bermasalah secara hukum. Pemberantasan korupsi atas Johny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi.
Ketiga, diberitakan pula bisnis Surya Paloh terkena dampak setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Nasdem. Jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Usaha properti milik Surya Paloh senilai Rp8 triliun macet, yang rencananya dapat pinjaman bank pemerintah.
Anies Gagal Nyapres
Jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden.
Partai Nasdem saat ini (2019-2024) mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 59 kursi ini setara dengan 10.26%. Sedangkan Partai Demokrat mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 54 kursi, setara 9.39%. PKS memiliki kursi di DPR RI sebanyak 50 kursi, ini setara 8.70%.
Jumlah kursi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menamakan sebagai koalisi perubahan sebanyak 163 kursi, ini setara dengan 28.35%.
Apa yang terjadi jika hanya head to head Prabowo versus Ganjar, karena Anies batal jadi capres 2024? Siapa yang unggul: Prabowo atau Ganjar? Lalu di segmen mana saja mereka menang dan kalah?
Berlanjut.***
