KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mendorong pemerintah menolak desakan pemerintah China yang meminta jaminan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Kita tidak ingin pemerintah dan publik kita dikendalikan oleh swasta, apalagi luar negeri,” tegas Anwar kepada wartawan, Jumat 14 April 2023.

Anwar mendorong pemerintah dapat kreatif mencari sumber pembiayaan lain, yang bebas dari kepentingan luar negeri untuk pembiayaan proyek kereta cepat.

“Pemerintah mesti kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar namun bisa cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu menurut Anwar, pemerintah Indonesia mempunyai mekanisme pengawasan, hingga tim kerja sama investasi guna memastikan investasi tersebut baik-baik saja.

“Tentu pemerintah punya mekanisme pengawasan, termasuk tim kerjasama investasi yang perlu memastikan semua berjalan baik. Dan tidak merugikan siapa-siapa,” pungkasnya. ***