KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Menyusul terjadinya bentrok yang menewaskan dua orang pekerja.

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin 16 Januari 2023.

Atas dasar itu, politikus PKS ini mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PTGNI, dan kemudian dilakukan audit teknologi, yang bukan hanya terkait soal K3.

"Kita khawatirkan pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang. Komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat,” paparnya.

Dan bila hal tersebut terbukti maka artinya pihak manajemen PT GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan.

“Karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," tegasnya.

Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar.

“Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai,” pungkasnya. ***