KONTEKS.CO.ID - Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku dirinyalah yang mengusulkan sistem Pemilu dengan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Diakui Jusuf Kalla, ada sisi negatif yang timbul dari sistem proporsional terbuka. Karena itu harus dihindari. Namun dia mengatakan sistem proporsional terbuka saat ini paling tepat diterapkan.
"Timbul negatifnya yang (pemilu proporsional) terbuka itu, jeruk makan jeruk. Jadi, sudah benar itu terbuka, yang harus dihindari soal negatifnya itu," kata JK, di Jakarta, Senin 9 Januari 2023.
Menurut JK, dia merupakan pihak yang dahulu mengusulkan perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka supaya masyarakat mengetahui sosok calon pemimpin pilihannya.
"Dulu kan tertutup ya; yang pertama kali mengusulkan terbuka, saya. Itu supaya orang mengetahui siapa yang dia pilih," ujarnya pula.
Selain itu, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka juga membuat calon berupaya melakukan kampanye supaya memperoleh suara dari pemilih.
"Kalau tertutup, calon cenderung tidak berkampanye, partai yang berkampanye. Jadi, segala kegiatan oleh partai, yang paling sulit menentukan nomor-nomor (urut calon)," ujar JK.
Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait sistem proporsional terbuka. ***
