Tegas, Anggota DPR Minta Jangan Paksa Siswa-Siswi yang Tidak Mau MBG

KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, meminta pemerintah lebih bijak dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, penolakan sebagian masyarakat terhadap program ini sebaiknya ditanggapi dengan pendekatan kolaboratif, bukan pemaksaan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kemendukbangga, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.

Baca Juga: Presiden Sebut Angka Keracunan MBG 0,0017 Persen, Mahfud: Seperti Kecelakaan Pesawat

“Melihat respons masyarakat, ada yang menolak. Kenapa tidak bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, agar para guru mendata siswa-siswa yang mau menerima MBG?” ujar Achmad Ru’yat.

Ia meminta sejumlah kasus penolakan dari orang tua murid itu semestinya menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau yang tidak mau, jangan dipaksa,” ucapnya.

Baca Juga: Pemerintah Samakan Antrean Haji Seluruh Daerah di Indonesia Jadi 26,4 Tahun

Achmad juga menilai langkah tersebut akan berdampak positif bagi efisiensi anggaran.

“Saya memprediksi akan ada efisiensi. Bisa dialihkan ke yang lain,” ujarnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting.

Baca Juga: Kepala BGN Dadan Hindayana: Lebih dari 6.457 Terdampak Keracunan MBG  

Namun, di sejumlah daerah, pelaksanaannya menuai beragam respons dari masyarakat, termasuk penolakan sebagian orang tua murid.***