KONTEKS.CO.ID - Drama hukum terbaru menyeret Nikita Mirzani dan BCA, salah satu bank terbesar di Indonesia.
Nikita mengaku kecewa karena rekeningnya “diobrak-abrik” oleh pihak penggugat, Reza Gladys, dalam kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Melansir dari Instagram @nikitamirzanimawardi_172 pada Senin, 18 Agustus 2025, dia menuliskan kekecewaannya.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan data nasabah dijaga kerahasiaannya. UU Perbankan dan POJK juga menegaskan bahwa membuka data transaksi tanpa izin dapat berakibat pidana."
Baca Juga: Komisi III DPR Siap Bongkar Kasus BLBI BCA, Djarum Grup, Abdullah: KPK dan Pansus DPD Jangan Tumpul!
Unggahan Nikita panjang lebar, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998)."
"Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang rahasia bank yang harus dijaga oleh bank dan pihak terkait."
"Pelanggaran rahasia bank termasuk membuka data transaksi nasabah tanpa izin adalah perbuatan pidana."
Nikita Mirzani juga menuliskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi nasabah.
Baca Juga: Luhut Binsar Panjaitan Tanggapi Megawati Absen di HUT RI ke 80: Mungkin Berhalangan
Kasus ini juga menyinggung ranah perlindungan data pribadi dan rahasia bank.
Nikita menambahkan, “Yang diperiksa seharusnya rekening pihak pelapor, bukan saya. Saya bukan koruptor, bukan pejabat publik, dan tidak ada unsur paksaan. Jika nasabah prioritas saja bisa dilanggar, bagaimana nasabah biasa bisa merasa aman?”
Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Agustus 2025, Nikita mempertanyakan bagaimana pihak penggugat bisa mengakses rekening korannya.
“Sebagai nasabah prioritas, saya kecewa banget. Rekening koran saya diobrak-abrik padahal di situ ada pembayaran dari Comic 8, endorse, dan off air nyanyi,” ujarnya yang dilansir dari YouTube pada Senin, 18 Agustus 2025.