KONTEKS.CO.ID - Pemerintah pusat akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Infrastruktur yang akan dibangun mencakup perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan guna mempercepat operasional pemerintahan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di empat DOB Papua menjadi prioritas.
Baca Juga: Jadwal Tayang The Art of Negotiation, Ada Lee Je Hoon, Sung Dong Il, dan Kim Dae Myung
"Empat provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah, yang belum hadir ini adalah pusat-pusat pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan, lalu pemerintah pusat termasuk Kementerian PUPR akan membangun pusat pemerintahannya," ujar AHY dalam keterangannya, Rabu, 19 Februari 2025.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga akan menggandeng investor swasta yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut tetap menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Polisi Sebut Lokasi Penangkapan Fariz RM, Sita Barang Bukti Sabu dan Ganja
Infrastruktur yang kuat dianggap sebagai fondasi penting untuk mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat," tambah AHY.
Pembangunan infrastruktur dasar di empat DOB Papua diharapkan dapat mempercepat operasional pemerintahan daerah, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perumahan dan fasilitas publik.
Baca Juga: Ingkar Janji, Fariz RM Ditangkap Lagi Gara-Gara Narkoba, Sudah 4 Kali!
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pemekaran Papua tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga diikuti dengan pembangunan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ***