KONTEKS.CO.ID - Pemerintah melakukan relaksasi terhadap aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di SPBU wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang diterjang bencana banjir bandang serta tanah longsor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, distribusi BBM termasuk elpuji di wilayah tersebut harus terus berjalan.
"Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang membeli, masyarakat membeli, BBM di SPBU tidak perlu dulu memakai barcode," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, mengutip Rabu, 3 Desember 2025.
Baca Juga: Ajaib! Warga Bitung Berhasil Kontak Astronot NASA dari Bumi Pakai Alat Amatir, Begini Kronologinya
"Jadi sudah bebas, baik di Sumatra Utara, maupun Sumbar dan di Aceh. Ini semua dalam rangka kita bagaimana mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.
Penerapan relaksasi pembebasan penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi ini berlaku hingga kondisi pascabencana pulih dan aktivitas warga kembali normal.
Menurut Bahlil, stok BBM dan elpiji di Sumut, Sumbar, dan Aceh masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, kata dia, distribusinya menemui kendala akses jalur darat ke SPBU.
Lantaran itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.
"Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama," katanya.
"Tapi sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik," lanjutnya.
Tak hanya keterbatasan BBM dan LPG, akses terhadap listrik di wilayah bencana juga belum maksimal.
Dari 19 Megawatt (MW) listrik di Sibolga, baru 7 MW yang dapat beroperasi, karena menggunakan tekanan jaringan rendah.
"Bagian listrik juga yang belum maksimal, karena di Sibolga dari 19 megawatt, yang baru jalan 7, karena pakai tekanan jaringan rendah," sebutnya.