"Pengusaha itu sanggup, masalahnya bukan di upah. Jawa Tengah itu se-Indonesia UMR-nya terendah, gaji mereka rendah, tapi tetap paling banyak PHK," ujarnya.
Said menduga, maraknya kasus PHK itu bukan karena nominal upah, melainkan daya beli yang rendah.
Lantaran itu, tambahnya, meningkatnya daya beli ini sangat penting sebab 54 persen penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah konsumsi.
Baca Juga: Bukan di London atau Paris! Ini Dia Wisata Ala Eropa Paling Hits di Kaki Gunung Merapi!
"Kita itu penyumbang ekonomi terbesar, dari industri dan konsumsi. Kalau konsumsi naik pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden 8 persen itu bisa dikejar," tuturnya.
Said menambahkan, tuntutan kenaikan upah ini menjadi agenda utama dalam serangkaian lobi dan aksi buruh hingga akhir Desember 2025 mendatang.
Sejumlah upaya yang dilakukan yakni, ke Menteri Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Kepada keduanya, Said menyebut tuntutan disampaikan untuk memastikan usulan buruh didengar dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau lobi masih mentok, aksi demo di daerah dan pusat akan jadi alternatifnya. Saya tegaskan lagi, bahkan mogok nasional itu menjadi opsi kalau tuntutan kami tidak dipenuhi," tukasnya.***