PLN dan pemerintah sadar kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Dadan Kusdiana, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, mengakui kelebihan pasokan bisa mencapai 40 persen atau sekitar 6 GW.
“Kami sedang mencoba renegosiasi kontrak take-or-pay dengan Independent Power Producers. Kalau berhasil, potensi penghematannya bisa Rp40 triliun,” kata Dadan, pada Januari 2023.
Pemerintah bahkan sempat mewacanakan menaikkan daya listrik rumah tangga miskin dari 450 VA menjadi 900–1200 VA, tanpa menaikkan tarif, supaya surplus listrik bisa diserap. Tapi wacana itu terbentur anggaran subsidi dan belum terealisasi.
Kelebihan Daya dari Pembangkit Kotor
Dampak oversupply ini bukan hanya soal kerugian keuangan. Surplus yang sebagian besar berasal dari pembangkit kotor batu bara membuat ruang bagi energi terbarukan semakin sempit.
Baca Juga: Sejumlah Jenderal Temui Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Try Sutrisno, Ada Hal Penting Apa?
“Investor Energi Baru Terbarukan (EBT) jadi ragu, karena permintaan tidak jelas. Padahal kita sedang dikejar target transisi energi,” tulis laporan Trend Asia.
Kini PLN seakan berada dalam dilema: punya banyak listrik tapi tidak bisa menjualnya, rugi triliunan, dan sekaligus dituntut mempercepat transisi energi.
Di masyarakat, listrik tetap menyala dengan stabil, tapi di balik itu ada persoalan besar yang berpotensi jadi beban negara.
Sederhananya sih begini, PLN sedang mengalami paradoks: lampunya nyala terang, tapi duitnya pelan-pelan padam. ***