KONTEKS.CO.ID – Para ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia melayangkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tujuh desakan tersebut dianggap ekonomi penting supaya pemerintah segera mengoreksi kebijakannya demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, desakan pertamanya ialah memperbaiki total misalokasi anggaran.
Baca Juga: 383 Pebulu Tangkis Belia Lolos Tahap Turnamen Audisi Umum PB Djarum 2025, Regenerasi Kian Terjaga
Kepada wartawan saat menggelar konferensi pers, Teuku Riefky mengatakan, perbaikan misalokasi anggaran bisa dilakukan dengan memangkas porsi belanja untuk program populis secara signifikan.
“Mengembalikan transfer ke daerah pada porsinya hingga mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945,” ungkap Riefky di Jakarta, mengutip Kamis 11 September 2025.
Berikut ini daftar lengkap desakan para ekonom kepada Pemerintahan Prabowo:
Baca Juga: Menkeu Purbaya Minta BGN Rutin Lapor Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Publik
7 Desakan Darurat Ekonomi kepada Presiden Prabowo
1. Perbaikan Misalokasi Anggaran
Aliansi Ekonom Indonesia mendesak adanya pengurangan belanja untuk program populis, mengembalikan porsi transfer ke daerah, dan memastikan alokasi dana pendidikan sesuai UUD 1945.
2. Mengembalikan Independensi Institusi Negara
Ekonom melihat independensi, transparansi, dan fungsi institusi negara wajib dipulihkan. Hal ini dilakukan dengan mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memulihkan tata kelola Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dari konflik kepentingan politik.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) diminta harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik.
Baca Juga: Tantowi Yahya Bela Menkeu Purbaya: Gaya Bicara Koboi, Bikin Pejabat dan Wamen Tak Nyaman
3. Hentikan Dominasi Negara
Negara atau pemerintah diminta memangkas intervensi berlebihan yang melemahkan aktivitas ekonomi lokal. Termasuk di antaranya, pelibatan BUMN, TNI hingga Polri pada sektor bisnis.
4. Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi
Sementara itu, Dosen Ekonomi UI Rizki Nauli Siregar, menegaskan, menderegulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif mendesak untuk segera dilakukan.
5. Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Kebijakan yang memprioritaskan pengurangan ketimpangan wajib menjadi focus pemerintah. Misalnya menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga beras serta kebutuhan pokok dengan mekanisme pasar.