KONTEKS.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif usulan agar Bitcoin dijadikan bagian dari cadangan strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Namun, regulator keuangan nasional ini mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah pengelolaan kekayaan negara.
Pada Jumat 9 Mei 2025, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang pengawasan pasar keuangan digital, Hasan Fawzi, menyebut usulan tersebut sebagai gagasan yang cukup segar.
“Kami menghargai usulan yang tampaknya cukup inovatif, terutama karena datang dari pelaku usaha dalam negeri yang melihat peluang Bitcoin sebagai alat diversifikasi dan penguatan nilai tukar rupiah,” ujar Hasan.
Antusiasme Pelaku Industri Kripto
Menurut Hasan, usulan itu mencerminkan optimisme dari pelaku industri aset digital di Tanah Air. Ia melihatnya sebagai bentuk ajakan agar lebih banyak pihak terlibat membangun ekosistem keuangan digital nasional.
Namun, Hasan juga menggarisbawahi bahwa Danantara sebagai pengelola kekayaan negara, tidak bisa gegabah.
Baca Juga: Panduan Memilih Hewan Kurban yang Sehat saat Idul Adha
“Mereka memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Cadangan Menggunung, Tapi Harus Bijak
Danantara memang memiliki ruang fiskal yang cukup luas. Hingga April 2025, badan investasi negara tersebut telah mengantongi nyaris Rp60 triliun dari pembagian dividen tiga bank pelat merah: BRI, Mandiri, dan BNI.
Rinciannya, Danantara menerima:
- Rp27,68 triliun dari BRI, termasuk dividen interim sebesar Rp 10,88 triliun.
- Rp22,62 triliun dari Bank Mandiri.
- Rp8,37 triliun dari BNI.
Tak hanya dari sektor perbankan, perusahaan holding tambang MIND ID juga menyetorkan Rp11,2 triliun ke negara, seiring dengan pengalihan kepemilikan saham penuh ke Danantara melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
Baca Juga: AS Keluarkan Travel Warning ke Indonesia, Terutama Papua: Potensi Terorisme dan Bencana Alam
Menanti Dividen dari Raksasa Lain
Masih ada potensi dividen jumbo lain yang belum masuk ke kas negara. Tiga raksasa BUMN yakni Telkom Indonesia, Pertamina, dan PLN belum mengumumkan pembagian dividen tahun ini.