KONTEKS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menegaskan, Indonesia seharusnya bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri melalui potensi besar kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN).
"Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM dari mana pun. Kita punya kelapa sawit yang bisa jadi BBM. Kita impor hampir USD40 miliar per tahun. Ini harus dihentikan," kata Prabowo dalam acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Jakarta, dikutip Kamis, 8 Mei 2025.
Baca Juga: Gawat, Ditemukan Beberapa Celah untuk Disusupi Peretas di Sistem Coretax
Pernyataan itu merujuk pada nilai impor migas Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai USD38,2 miliar pada 2024.
Dengan kurs rata-rata Rp16.472 per dolar AS, angka itu setara sekitar Rp629 triliun. Nilai tersebut menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan Indonesia di sektor energi.
Prabowo menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada BBM dalam lima tahun masa pemerintahannya.
Baca Juga: Kedok Jahat di Balik Modus Hadiah Wondr by BNI, Nasabah Waspadalah
Menurutnya, salah satu kunci kemandirian energi nasional adalah pemanfaatan kelapa sawit yang saat ini telah menjadi komoditas strategis global.
“Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis strategis. Negara-negara seperti Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa meminta pasokan sawit Indonesia secara khusus,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah Indonesia telah menjalankan program mandatori biodiesel B35, yakni campuran 35 persen minyak sawit dalam solar. Wacana untuk meningkatkan bauran energi ke B40 atau bahkan produksi biofuel murni (green fuel) terus digencarkan.
Baca Juga: Raksasa Ritel Korea Selatan Tumbang di Indonesia, Tutup Mulai 31 Mei 2025
Namun, sejumlah pengamat energi menilai target swasembada BBM dalam lima tahun tetap menjadi tantangan besar.
“Target itu cukup ambisius. Selain pasokan bahan baku, infrastruktur distribusi, kilang biofuel, dan investasi teknologi perlu dipercepat. Namun secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat untuk mengurangi impor energi,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.