KONTEKS.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pernyataan capres Prabowo Subianto soal anggaran Kemenhan banyak ditolak oleh Menkeu Sri Mulyani.

Saat debat capres ketiga, Prabowo menyebutkan banyak rencana yang tidak disetujui oleh Menkeu Sri Mulyani karena anggaran belanja terganggu pandemi Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 dibutuhkan respon kebijakan yang baik guna mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran," ujar Prastowo pada Selasa, 9 Januari 2024.

[irp posts="224289" ]

Kebijakan tersebut telah melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Kemudian berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing kementerian terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda.

Sebab, Kementerian terkait telah memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan atau program yang dapat ditunda karena pandemi.

"Refocusing dilakukan KL dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh KL. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," ujarnya.

[irp posts="224214" ]

Dia melanjutkan, pelaksanaan anggaran oleh kementerian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," katanya.***