KONTEKS.CO.ID - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, baru saja pulang dari China terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dari kunjungan ke China tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan membawa dua oleh-oleh untuk rakyat Indonesia sehubungan utang kereta cepat.

Pertama, Indonesia mendapatkan potongan bunga untuk pinjaman atau utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan oleh-oleh yang kedua, China meminta Indonesia membayar utangnya melalui APBN.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, suku bunga pinjaman pembengkakan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan turun 0,6%. Yakni dari sebelumnya 4% menjadi 3,4%.

Kendati demikian, Luhut menegaskan, pihaknya masih menegosiasikan tingkat suku bunga dengan China Development Bank (CDB) agar bisa turun ke posisi 2%.

"Bunga turun dari 4% jadi 3,4%, kita maunya 2%. Namun enggak semua kita raih. Kalau hanya dapat 3,4%, misalnya hanya segitu. Ya kita gapapa, meski enggak oke-oke amat," ungkap Luhut, dinukil Kamis, 13 April 2023.

Dia mengklaim pinjaman cost overrun 3,4% tersebut masih terbilang lebih rendah daripada pinjaman di luar China.

Untuk diketahui, cost overrun KCJB disepakati USD1,2 miliar (Rp17 triliun). Nilai yang wajib ditunaikan pemerintah Indonesia sekitar Rp8,3 triliun dengan tenor 30-40 tahun.

Luhut menjanjikan kesepakatan ini akan selesai pada pekan depan dan Indonesia diyakini mampu membayarny. "Jangan under estimate (Indonesia), negara kita semakin baik kok. Lihat penerimaan pajak naik 48,6% karena kita banyak batu bara, segala macam tadi. Bangsa ini tak sadar keuangan kita dengan program hilirisasi (bahan tambang) itu," klaimnya.

Oleh-oleh keduanya adalah skema pembayaran atau penjaminan utang yang masih dalam proses negosiasi. Dikatakan, CDB menginginkan pembayaran utang langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Hanya dia mengatakan, Indonesia maunya pembayaran melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Sebab pembayaran utang lewat APBN bakal menelan waktu lebih lama.

"Ada persoalan psikologis, mereka maunya dari APBN. Namun kami jelaskan prosedurnya bisa panjang. Kami dorong via PT PII karena ini struktur yang baru dibuat Pemerintah Indonesia sejak 2018," pungkas Luhut. ***