KONTEKS.CO.ID - Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan tiga tahun, tepatnya sejak 2020, sudah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp59 triliun.

Puluhan triliun rupiah dana tersebut telah digulirkan kepada 16,4 juta orang dari 46 juta pendaftar program Kartu Prakerja yang terverifikasi sebagai penerima.

"Disalurkan tanpa korupsi, tidak ada korupsi (anggaran Kartu Prakerja). Ini kami sampaikan jujur," klaim Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari saat membacakan laporan dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Sepanjang periode 2020-2022, pemegang Kartu Prakerja mendapatkan insentif Rp3,55 juta. Totalnya, bantuan yang disalurkan kepada penerima program senilai Rp58,22 triliun.

Sedangkan sisa dari total anggaran ada yang digunakan untuk biaya operasional Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Kartu Prakerja, yakni Rp353 miliar atau hanya 0,59% dari keseluruhan dana.

Sedangkan sisa anggaran yang tak terserap dikembalikan ke rekening kas umum negara. Yakni diserahkan kepada Menkeu, Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian.

Deni mengklaim, Kartu Prakerja ikut berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp237,8 miliar. ***