KONTEKS.CO.ID – Indonesia larang ekspor bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023 mendatang. Keputusan resmi larangan ekspor bijih bauksit ini diumumkan Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, pada Rabu 21 Desember 2022.

Keputusan Indonesia larang ekspor bauksit ini bertujuan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Sebelum bauksit, Indonesia telah melakukan moratorium pada bijih nikel yang berujung gugatan Uni Eropa ke WTO. Meski dikalahkan WTO, pemerintah tetap memberlakukan larangan pada komoditas lainnya. Pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 lalu, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021.

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar USD,” tutur Presiden dalam laman resmi kepresidenan.

Kebijakan Indonesia larang ekspor bauksit ini merupakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun,” ungkap presiden.

Presiden Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

“Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. ***