FINE Institute Bongkar Risiko Redenominasi Rupiah: Bukan Sekadar Hapus Tiga Nol, Bisa Picu Kegagalan Nasional

KONTEKS.CO.ID - Rencana redenominasi rupiah dinilai tak boleh dipahami sebagai sekadar pemangkasan tiga nol, melainkan strategi negara yang menyangkut kredibilitas ekonomi dan kesiapan institusi.

FINE Institute menegaskan, arah perdebatan publik saat ini masih dangkal dan berpotensi menyesatkan.

Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menyebut, banyak suara publik terjebak pada perdebatan teknis nominal tanpa melihat prasyarat makro ekonomi, reformasi institusional, hingga risiko perilaku masyarakat.

Baca Juga: Ekonom Anthony Budiawan Sebut Redenominasi Rupiah Hanya Pengalihan Isu: Tak Ada Untungnya dalam Ekonomi

“Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu 'menghapus tiga nol', tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.

Harus Satu Paket Reformasi

FINE Institute menekankan bahwa pengalaman banyak negara menunjukkan keberhasilan redenominasi hanya terjadi jika menjadi bagian dari reform package yang memperkuat kredibilitas negara dan memantapkan stabilitas harga.

“Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi,” tambahnya.

Kusfiardi merujuk pengalaman Turki dan Polandia yang lebih dulu memperbaiki disiplin fiskal dan memperkuat kapasitas bank sentral sebelum menerapkan redenominasi.

Peran Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Studi IMF, Bank Dunia, serta riset tentang kredibilitas bank sentral seperti yang dipaparkan Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St. Louis Review memperlihatkan bahwa keberhasilan redenominasi mensyaratkan kepercayaan publik yang tinggi.

Jika masyarakat memandang penghapusan nol sebagai sinyal krisis atau penurunan nilai uang, kebijakan justru berubah menjadi bumerang.

Infrastruktur Transisi Jadi Kunci

Dari studi kasus Ghana dan Meksiko hingga laporan sistem pembayaran BIS–CPMI, kesiapan teknologi, digitalisasi sistem pembayaran, dan koordinasi ritel disebut sebagai faktor pembeda antara transisi mulus dengan gejolak harga.

Baca Juga: Redenominasi Rupiah: Tak Mendesak, Ekonom Soroti Risiko Harga Naik dan Daya Beli Masyarakat

“Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan,” jelas Kusfiardi.