Bhima Yudhistira Sebut Demo Meluas Bukan Ditunggangi tapi Murni Kemarahan Publik atas Gagalnya Ekonomi

KONTEKS.CO.ID - Gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Kamis 28 Agustus hingga Jumat, 29 Agustus 2025 di berbagai daerah Indonesia ramai disebut ditunggangi.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menepis anggapan tersebut.

Menurut Bhima, unjuk rasa ini murni lahir dari rasa kecewa masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang gagal dikelola pemerintah.

“Murni kemarahan publik, pemerintah gagal dalam kebijakan ekonomi. Tidak bisa menjawab soal masalah lapangan kerja, ketimpangan dibiarkan,” ujarnya yang dilansir pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, LRT Jabodebek Beroperasi Normal Meski Jumlah Penumpang Turun: 270 Perjalanan per Hari, Pengamanan Ekstra

Ketidakpuasan Publik Dianggap Mengkhawatirkan

Bhima menegaskan, jika ketidakpuasan publik tidak ditangani dengan serius, situasi ekonomi bisa semakin rapuh. Ia menilai pejabat negara justru tampak menghindar dari kritik rakyat.

“Pejabat negara terlihat denial terhadap berbagai tuntutan, termasuk reformasi perpajakan dan evaluasi anggaran,” katanya.

Lebih jauh, Bhima menyebut keresahan masyarakat justru dibaca investor sebagai tanda masalah mendasar.

“Investor membaca kemarahan publik sebagai masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan, sehingga timbul distrust, bukan dari aksi demonya,” jelasnya.

Baca Juga: Riza Chalid Diduga Bersembunyi di Malaysia Bersama Istri Muda Kerabat Sultan Johor

Data Ekonomi Pemerintah Dinilai Tak Relevan

Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen. Namun, Bhima meragukan angka tersebut.

Ia menilai sangat sulit ekonomi tumbuh di atas 5 persen di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

“Rebound ekonomi global bisa terlewatkan momentumnya jika daya beli domestik yang rendah bertemu dengan kemarahan publik. Relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia pun berisiko batal,” pungkasnya.