Dapat Tambahan 7300 Unit, Kuota BRI di Program KPR FLPP 2025 Meningkat Jadi 25 Ribu Unit

KONTEKS.CO.ID - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.

Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera memberi kepercayaan kepada BRI untuk menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit.

Penambahan kuota ini merupakan bagian dari komitmen BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah. Tujuan memerluas akses kepemlikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

Baca Juga: Jarang Orang Tahu, Inilah 5 Manfaat Luar Biasa Daun Salam bagi Kesehatan Tubuh

Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang berlangsung di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Untuk mempercepat realisasi penyaluran tersebut, akad ini dilaksanakan secara serentak oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan bersubsidi mitra BRI.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.

Baca Juga: Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Jenderal Bergelar Profesor Peraih Rekor MURI

"Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan," ujar Maruarar.

Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.

Baca Juga: Mutasi Polri Bawa Komjen Pol Dedi Prasetyo ke Posisi Wakapolri, Begini Rekam Jejak Mengkilapnya di Korps Bhayangkara

Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi berharap dengan adanya Penandatanganan MoU dan Akad Massal ini, backlog kepemilikan perumahan semakin kecil. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.