QRIS Meledak! Gibran Sebut Ada Pihak yang Gerah Lihat Transaksi Tembus Rp104 Triliun!

KONTEKS.CO.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pesatnya pertumbuhan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai pencapaian besar dalam membangun kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam video monolog berjudul "Scan QRIS-nya: Ini Tentang Kedaulatan Ekonomi Bangsa" yang dirilis oleh Sekretariat Wapres, Minggu, 18 Mei 2025, Gibran menyebut penggunaan QRIS telah meledak luar biasa, bahkan membuat “pihak lain merasa gerah”.

“QRIS memberikan solusi pembayaran praktis tanpa uang tunai, tanpa kartu, tanpa EDC. Tidak heran jika penggunaannya meledak luar biasa dan sedikit membuat gerah pihak lain,” ujar Gibran dalam pernyataan yang disampaikan lewat video.

Baca Juga: Bahlil Temui Sri Sultan dan Resmikan Pembangunan Asrama Muhammadiyah di Yogyakarta

Transaksi QRIS Tembus 1 Miliar, Nilai Meningkat 149 Persen

Gibran mengungkapkan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 56 juta orang, sementara jumlah merchant yang menggunakan QRIS tercatat sebanyak 38 juta.

Mengutip data Bank Indonesia per Maret 2025, volume transaksi QRIS mengalami pertumbuhan signifikan, yakni naik 173 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksinya pun meningkat 149 persen, menembus angka Rp104 triliun.

“Besar sekali nilainya. Ini bukti nyata bahwa QRIS diterima dan digunakan secara luas,” tambah Gibran.

Baca Juga: China Larang Siswa SD-SMP Gunakan AI untuk Tugas Sekolah, Atur Kurikulum AI Secara Bertahap

UMKM Jadi Pendorong Utama Adopsi QRIS

Wapres menekankan bahwa 93 persen merchant pengguna QRIS berasal dari sektor UMKM, mencerminkan tingkat adopsi digital yang tinggi di kalangan usaha kecil.

Menurutnya, QRIS telah membantu pelaku UMKM dalam digitalisasi usaha dan akses terhadap layanan jasa keuangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran konvensional.

Gibran menyerukan pentingnya mendukung teknologi dalam negeri seperti QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Baca Juga: Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga Jangan Setop di 3 Tersangka, Kamaksi: Periksa Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Menurutnya, kemandirian sistem pembayaran nasional adalah bagian dari strategi menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaulat, terutama di tengah arus globalisasi teknologi keuangan.

“QRIS bukan hanya soal praktisnya bayar. Ini soal kedaulatan. Kita harus mendukung teknologi kita sendiri,” tegas Gibran. ***