IDC mendefinisikan kedaulatan digital sebagai kapasitas penentuan nasib sendiri secara digital oleh negara, perusahaan, atau individu.
Setelah gangguan bisnis dan operasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik lainnya di seluruh dunia, organisasi menjadi semakin khawatir tentang kedaulatan digital dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketahanan bisnis yang lebih besar.
"Dengan mengambil kendali yang lebih besar atas teknologi dasar yang menggerakkan operasi dan aset digital mereka, seperti data, infrastruktur, dan perangkat lunak, organisasi di Asia Tenggara berusaha menjaga kelangsungan bisnis," tambah Sivalingam.
Peraturan seputar kepemilikan dan kontrol data muncul sebagai salah satu faktor utama yang akan memengaruhi investasi dan kemitraan teknologi organisasi karena masalah kedaulatan digital. Selain itu, karena kekhawatiran yang sama, bisnis di wilayah tersebut telah menunjukkan preferensi untuk vendor lokal atau nasional, yang berpotensi memberikan peluang baru bagi vendor lokal.
Akibatnya, vendor ini mungkin perlu memperluas dan menskalakan kemampuan mereka secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat.
