KONTEKS.CO.ID - Polemik pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali akhirnya mencapai babak tegas.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, memerintahkan penghentian total proyek dan mewajibkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development untuk membongkar seluruh konstruksi dalam waktu enam bulan.
Koster menekankan, perusahaan wajib memulihkan fungsi ruang dalam tiga bulan setelah pembongkaran selesai. Jika gagal, pemerintah akan turun tangan langsung.
Baca Juga: Pembangunan Lift Kaca di Pantai Kelingking Bali Dihentikan Sementara, Begini Kelanjutannya
"Dalam hal perusahaan tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Koster saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu, 23 November 2025.
Sebelum mengambil tindakan tegas, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan melalui tahap peringatan: surat pertama, kedua, dan ketiga. Jika tetap tidak diindahkan, tindakan pembongkaran akan dilakukan pemerintah.
5 Pelanggaran Proyek Lift Kaca
Hasil investigasi Pemprov Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menemukan lima pelanggaran hukum dalam pembangunan lift tersebut:
- Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 (RTRWP Bali) — sanksi administratif berupa pembongkaran dan pemulihan fungsi ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang OSS Berbasis Risiko — mengatur sanksi penghentian kegiatan pembangunan dan pembongkaran paksa.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Baca Juga: Resmi, Gubernur Bali Wayan Koster Hentikan Pembangunan Lift Kaca di Pantai Kelingking