daerah

Dedi Mulyadi Ingatkan Purbaya: Simpan Dana APBD di Giro Bukan Salah, Justru Transparan Kok!

Minggu, 26 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Dedi Mulyadi jelaskan soal dana APBD Jabar di Giro. (Instagram @dedimulyadi2029)

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara soal kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersimpan di bank dalam bentuk giro.

Dedi menegaskan, kebijakan itu bukan kelalaian, melainkan bentuk transparansi dan kehati-hatian dalam mengelola uang publik.

“Penyimpanan dana daerah di giro adalah langkah aman dan sesuai prinsip kehati-hatian. Uang publik harus bisa dipantau dan dicairkan kapan pun dibutuhkan,” kata Dedi di Bandung yang dilansir Minggu, 26 Oktober 2025.

Baca Juga: Donald Trump Puji Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN 2025: Upaya Perdamaian Gaza Jadi Sorotan Dunia

Latar Belakang Polemik Dana Mengendap

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyoroti adanya dana pemerintah daerah yang belum terserap hingga mencapai Rp234 triliun per September 2025.

Dari jumlah itu, Jawa Barat disebut menyimpan sekitar Rp4,1 triliun dan menempati posisi kelima tertinggi secara nasional.

Menurut Purbaya, rendahnya serapan belanja daerah menjadi penyebab utama. “Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujarnya.

Baca Juga: Raisa Andriana dan Hamish Daud Buka Suara soal Cerai: Bukan Karena Menyerah tapi Bijaksana

Dedi Mulyadi: Menyimpan di Giro Justru Lebih Aman

Menanggapi hal itu, Dedi menyebut penyimpanan dana di giro jauh lebih aman dibanding bentuk lain. “Masa pemerintah daerah nyimpan uang di kasur? Itu justru lebih rugi,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia menjelaskan, sistem deposito on call juga digunakan agar dana bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk proyek pembangunan. Bunga dari giro pun masuk kembali sebagai pendapatan daerah.

Untuk memperkuat transparansi, Dedi mendatangi Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat. Ia meminta audit mendalam terhadap kas daerah agar publik mengetahui aliran keuangan secara terbuka.

Baca Juga: Ratusan Warga Malaysia Turun ke Jalan Protes Kunjungan Trump di KTT ASEAN 2025

“Hari ini kita ke BPK untuk memastikan keuangan Pemprov Jabar dikelola sesuai aturan,” ujar Dedi.

Ia menargetkan saldo kas daerah bisa ditekan hingga di bawah Rp2,5 triliun pada akhir 2025, seiring percepatan proyek pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Halaman:

Tags

Terkini