KONTEKS.CO.ID - Subsidi mobil listrik dikritik. Kebijakan insentif atau subsidi mobil listrik ternyata banyak tak disukai warganet Indonesia.

Subsidi mobil listrik dikritik adalah kesimpulan dari Lembaga Riset Institute for Devvelopment of Economic and Finance (INDEF) yang baru saja merilis data terkait kebijakan subsidi mobil listrik. Hasilnya, sebanyak 80% warganet menolak regulasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

Wahyu Tri Utomo, Analis Data Continuum INDEF, mengatakan, populernya isu insentif mobil listrik di media sosial terjadi seusai capres Anies Baswedan menyerang regulasi tersebut. Sebab subsidinya menyasar kalangan masyarakat menengah ke atas pada 9 Mei 2023.

Isu bantuan pemerintah untuk mobil listrik makin ramai setelah Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, ikut nimbrung menjawab kritikan itu dengan pembahasannya hingga 3.431 cuitan.

Puncaknya adalah pada 10 Mei 2023 saat ada akun Twitter yang menggelar jejak pendapat yang membelah dukungan bagi Anies dan Luhut.

Hasil ada 9.350 cuitan yang merespons voting tersebut. Setelah itu pembahasannya mulai menurun dengan titik terakhirnya di tanggal 12 Mei 2023 dan inilah yang jadi batas periode riset dari Continuum Indef.

“Ditemukan 80% masyarakat di internet tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik alias mengkritiknya. Sebab, salah satunya, mereka menilai pembeli mobil listrik ini bukan mereka yang butuh subsidi. Ini didasari dari asumsi, mobil baterai listrik itu mahal,” kata Wahyu, dikutip Senin 22 Mei 2023.

Ini merupakan hasil penelitian dari Continuum Indef dengan periode riset 08-12 Mei 2023 dengan menganalisis tweet dari pengguna media sosial sehubungan pro-kontra subsidi mobil listrik di Twitter.

Fokus metode analisa opini masyarakat secara murni, pihak Continum menyaring tweet dari media serta buzzer. Kemudian diperas menjadi 18.291 pembicaraan yang berasal dari 15.139 akun media sosial.

Selain mengkritisi harga mobil listrik, warganet ikut melihat subsidi sebagai bagian dari bancakan bagi pejabat pemerintah. Di antaranya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merupakan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Serta Menko Marves Luhut Pandjaitan yang memiliki hubungan dengan perusahaan kendaraan listrik Electrum.

Disebutkannya, dari 80% warganet yang mengkritik, sebanyak 60%-nya mengatakan penolakan didasari subsidi tak sesuai sasaran. "Subsidi ini hanya menguntungkan segelintir pihak,” jelas Wahyu.

Meskipun banyak yang menolak kebijakan insentif mobil listrik, itu bukan berarti warganet menolak kendaraan listrik. Mereka sadar kendaraan listrik menjadi salah satu jalan keluar mengatasi masalah.

Di sinilah warganet Indonesia setuju ide dari Anies Baswedan yang merekomendasikan agar subsidi dialihkan ke transportasi publik bertenaga listrik.