Vietnam Larang Motor Berbahan Bakar Bensin Beroperasi di Hanoi Mulai Juli 2026

KONTEKS.CO.ID - Vietnam akan melarang sepeda motor dan moped berbahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) memasik Ibu Kota, Hanoi, mulai Juli 2026.

Larangan motor bensin adalah bagian dari upaya nasional untuk mengurangi polusi udara di Hanoi.

Arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh ini berlaku untuk area di dalam dan di sepanjang jalan lingkar utama yang mengelilingi pusat kota Hanoi.

Baca Juga: Nubia Z80 Ultra: Smartphone Flagship dengan Kamera dan Performa Tinggi

Pemerintah daerah telah ditugaskan untuk menghentikan penggunaan kendaraan roda dua secara bertahap sebelum batas waktu yang ditentukan.

Seperti wilayah Vietnam lainnya, sepeda motor merupakan moda transportasi utama bagi sebagian besar dari 8 juta penduduk Hanoi. Kota ini memiliki hampir 7 juta sepeda motor dan lebih dari satu juta mobil.

Namun, seiring meningkatnya pendapatan dan semakin banyak orang beralih ke kendaraan pribadi, polusi udara dari lalu lintas menjadi perhatian yang semakin besar. Hanoi sering kali diselimuti kabut asap tebal, menjadikannya salah satu kota paling tercemar di dunia.

“Vietnam juga ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik untuk mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim,” tulis Australian Broadcasting Corporation, mengutip Minggu 26 Oktober 2025.

Baca Juga: Raisa dan Hamish Daud Umumkan Perceraian dengan Cara Paling Elegan, Minta Privasi untuk Proses Pemulihan

Produsen kendaraan listrik lokal, VinFast, memimpin pergeseran ini dengan menguasai hampir seperlima pangsa pasar, menurut Kamar Dagang Eropa.

Namun, pangsa pasar kendaraan roda dua mereka masih sangat kecil. Banyak yang khawatir dengan rencana penghapusan kendaraan yang belum jelas ini.

Nguyen Van Hung, 62, telah menghabiskan tiga dekade mengemudi ojek di Hanoi, dan kini bekerja di Grab, sebuah aplikasi pemesanan kendaraan yang banyak digunakan di Asia Tenggara.

Ia khawatir larangan ini akan berdampak paling parah pada kelas pekerja. "Ini akan berdampak pada orang-orang yang mengandalkan sepeda motor untuk mencari nafkah," ujarnya, merujuk pada pengemudi pengiriman barang, komuter, dan layanan pemesanan kendaraan. "Bagaimana mungkin orang-orang membuang kendaraan mereka begitu saja?"

Baca Juga: Ini Isi Surat Lengkap Permintaan Maaf Radio Televisi Malaysia Salah Sebut Nama Presiden Indonesia