KONTEKS.CO.ID - Ketua Barikade 98 Benny Rhamdani bantah kalau isu HAM selalu diangkat setiap Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres).

Saat jumpa pers ‘Prabowo Subianto terlibat penculikan 98’ di Menteng, Jakarta Pusat, Benny menegaskan kalau  ini bagian dari sejarah yang harus diungkap.

Sebagai aktivis 98, dia tegak lurus mengawal masalah pelanggaran HAM. Karena banyak persoalan HAM yang belum terungkap.

[irp posts="218465" ]

Hal ini menjadi tugas sejarah, dan harus diungkap di mana mereka yang meninggal. Kenapa mereka diculik, bahkan dibunuh.

“Keluarga merasa kehilangan anaknya hingga hari ini belum pernah melihat kuburannya di mana, kalau meninggal jasadnya tolong dikembalikan,” ujar Benny pada Kamis, 28 Desember 2023.

Benny bicara ini sesuai keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab (Wiranto) Nomor Skep/533/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.

[irp posts="217999" ]

Sangat jelas kalau Prabowo melakukan ketidakpatuhan, merampas kemerdekaan, dan terlibat dalam penculikan.

“Itu pidana, pidana itu kan kejahatan, pelaku kejahatan adalah penjahat. Bagaimana mungkin penjahat kita berikan mandat kekuasaan mengurus negara dan pemerintahan,” kata Benny.

Benny menuturkan, DKP yang terdiri dari tujuh jenderal dan tiga antaranya saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024 yakni Wiranto, Agum Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

[irp posts="217345" ]

Hal itu merupakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sapta Marga TNI dan juga sumpah prajurit.

Wiranto yang merupakan Panglima ABRI adalah orang memerintah untuk membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"DKP untuk melakukan pemerikasaan terhadap Prabowo kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Agum Gumelar saat ini memberikan dukungan kepada Prabowo,” ujar Benny.

Bila meraka ingin menganulir atau membersihkan nama baik Prabowo, maka yang paling adil adalah seret Prabowo ke pengadilan HAM dan Komnas HAM.

"Dalam proses pemanggilan terhadap Prabowo itu kan tidak pernah Prabowo mau hadir,” katanya.***