KONTEKS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dengan surat ini Mendagri berharap gubernur, bupati, walikota di seluruh Indonesia memberi donasi bagi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

“Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 November 2022.

Tito memaparkan berbagai regulasi yang bisa menjadi landasan Pemda di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan kepada Pemkab Cianjur untuk penanganan korban gempa.

“Misalnya peraturan yang termuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 28 ayat (4) dinyatakan, dalam keadaan darurat Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA),” katanya.

Selain itu regulasi lainnya yang bisa dijadikan landasan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semisal dalam Pasal 166 yang menegaskan bahwa Pemda mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

“Selain itu, Pada Pasal 67 ditegaskan bahwa belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan lainnya,” katanya.

Menurut Tito, landasan hukum tersebut bisa digunakan oleh Pemda Cianjur untuk menggeser alokasi dana lain, untuk penanganan masyarakat korban bencana gempa bumi.

“Tujuan tertentu lainnya adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Hal ini termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur penerima bantuan keuangan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana alam,” katanya.***