KONTEKS.CO.ID – Filep Karma mungkin tidak pernah mengira jalan hidupnya mengalami perubahan drastis. Ayahnya merupakan mantan bupati Jayawijaya dan Yapen Waropen semasa Orde Baru. Filep mengikuti jejak ayahnya menjadi birokrat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN di Kantor Diklat Pemerintah Papua pada tahun 1985.
Bangkitnya gerakan reformasi mahasiswa pada 1998 dan dibarengi kejatuhan rezim otoriter Soeharto menjadi titik tolak dirinya berubah haluan, dari mengabdi kepada merah putih ke perjuangan bintang kejora di tanah Papua.
Sebagaimana dilansir Jubi.id, akhirnya pada 2 Juli 1998, di menara air Puskesmas Biak Kota, Filep Karma bersama beberapa warga menaikan bendera Bintang Kejora. Mereka bertahan dan menjaga bendera itu selama empat hari, hingga akhirnya terjadi peristiwa Biak Berdarah pada 6 Juli 1998. Felip pun akhirnya dipenjara dan dibebaskan dua tahun kemudian.
Selang empat tahun kemudian tepatnya pada 1 Desember 2004, ia terlibat dalam upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura. Ia ditangkap dengan tuduhan makar dan dihukum 15 tahun penjara oleh Pengadilan Abepura. Namun pada 2015 Presiden Jokowi yang belum lama terpilih memberinya grasi -yang sempat ditolaknya-.
Sejak saat itu Felip menjadi tokoh kemerdekaan Papua yang disegani, keteguhannya dalam memegang prinsip membuat Jakarta menganggapnya sosok yang tidak dapat diajak bicara. Felip menempuh jalan damai dalam memperjuangkan apa yang ia yakini, yaitu kemerdekaan Papua. Ia tidak menempuh langkah gerilya ataupun aksi bersenjata seperti gerakan separatis Papua lainnya.
Pada 2014 ia mengucapkan banyak terima kasih kepada PM Vanuatu, Joe Natuman yang menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat beberapa waktu lalu. “Puji Tuhan, sikap pemerintah Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua tidak berubah meski perdana menterinya berganti,” kata Filep saat masih dalam penjara. Hingga saat ini Vanuatu -yang mana adalah negara kecil dan miskin diwilayah pasifik- adalah satu satunya negara yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua dan konsisten menyerang Indonesia di forum internasional terkait isu Papua.