"Akibatnya, secara terus menerus dan beruntun, berbagai persoalan di tubuh Polri menyeruak ke publik," kata dia.
Setelah kasus FS, kontroversi konsorsium 303, kegagalan pencegahan potensi kerusahan di Kanjuruhan, kali ini kasus narkoba diduga menjerat petinggi Polri. Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri.
"Bukan hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri tetapi juga daya rusak bagi publik karena keadilan yang terusik," jelasnya.
Bahkan, karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik. Secara sistematis dan massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme.
Kelompok seperti eks- HTI dan FPI misalnya, terus menerus mempersoalkan kinerja Polri dan menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya. Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri yang jika terus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri.
Oleh karena itu, sebagaimana pesan Jokowi dalam pengarahan hari ini ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri (karena) kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, kata Hendardi, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu.
"Baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri hari ini untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," kata Hendardi.***