Menurut Sigit, apabila kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, tentunya setiap upaya pemolisian akan lebih efektif karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
"Sebaliknya, apabila kepercayaan publik rendah, apa pun tindakan Polri akan selalu kurang di mata publik," ujarnya.
Terkait dengan reformasi kultural Polri itu, Sigit menyebutkan ada dua pendekatan yang harus dilakukan anggotanya, yakni melalui pendekatan rule based definition dengan seperangkat aturan dan koridor hukum.
Kedua, melalui pendekatan value based definition, yaitu pembatasan berdasarkan nilai-nilai dan etika, termasuk Tribrata maupun Catur Prasetya.
Menurut dia, upaya reformasi kultural tentunya juga harus diiringi dengan pengembangan SDM Polri yang unggul.
"Untuk itu, rekan-rekan harus terus mengembangkan tiga kompetensi, baik kompetensi leadership (kepemimpinan), teknis, maupun etika," ujarnya.
Kapolri menyebutkan setiap personel kepolisian juga harus menerapkan konsep kepemimpinan melayani sebagaimana teori Servant Leadership dengan menjadi teladan dan menempatkan anggota serta masyarakat sebagai prioritas utama.
Tidak hanya itu, kata dia, polisi harus melakukan pengawasan secara melekat dan memberikan motivasi kepada anggota untuk membiasakan diri untuk berbuat baik serta terjun langsung ke lapangan guna mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat luas.