KONTEKS.CO.ID - Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025, diwarnai pernyataan tegas Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa kehadirannya bukan mewakili pemerintah, melainkan sebagai Rais Syuriyah PBNU.
Pernyataan itu ia sampaikan di tengah dinamika internal organisasi yang belakangan menyedot perhatian publik. Nasaruddin menolak anggapan bahwa pemerintah ikut masuk ke ranah internal NU.
Ia menegaskan bahwa PBNU memiliki mekanisme mandiri dalam menyelesaikan perbedaan pendapat maupun persoalan struktural di tubuh organisasi.
Baca Juga: Ungkap Jatidirinya usai Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan KH Ma'ruf Amin
“Karena itu, pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal NU, apalagi PBNU. Saya datang ke sini sebagai Rais Syuriyah NU,” kata Nasaruddin, melansir laman Kemenag, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia kemudian menegaskan kembali keyakinannya bahwa NU selalu memiliki jalan damai dalam menyelesaikan problematika internal.
“NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri,” ujar Menag.
Menurutnya, soliditas organisasi Islam, termasuk NU yang merupakan ormas Islam terbesar di dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas bangsa.
Ia berharap hasil pleno PBNU dapat memperkuat barisan dan meredakan ketegangan yang belakangan muncul.
"Insya Allah, ke depan beban kebangsaan dan keumatan kita bisa lebih ringan dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia,” lanjutnya.
Baca Juga: Gantikan Gus Yahya, KH Zulfa Mustofa Resmi Ditunjuk sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar 2026
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan dirinya menghadiri pleno dari kubu lain, Nasaruddin tak menutup kemungkinan tersebut. Namun hingga kini ia mengaku belum menerima undangan.
"Saya belum menerima undangannya. Terima kasih," ucapnya singkat.