2. Presiden tahu mekanisme hukum.
“Pak Prabowo pasti paham aturannya. Justru itu yang bikin kita menyayangkan permintaannya,” kata Ray.
3. Kesan sentralistik.
Ray menilai gaya kepemimpinan presiden dipengaruhi latar belakang militer dan pola Orde Baru.
4. Gagasan menghapus pilkada langsung.
Menurut Ray, pemilihan via DPRD akan membuat kepala daerah makin bergantung pada pusat.
Baca Juga: Waspada Sejak Dini, Ini Tanda Pilek Memburuk dan Tak Bisa Lagi Dianggap Sepele
5. Pelanggaran bupati tetap harus diproses sesuai koridor hukum.
“Mengkritik boleh, tapi mencopot lewat mekanisme yang salah itu fatal,” tegasnya.
Dengan nada lugas, Ray menutup, “Hukum tetap hukum. Jangan sampai keinginan memperluas kontrol pusat mengalahkan aturan yang sudah jelas.”***