KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memanggil Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Dalam agenda tertutup tersebut, Dasco menyampaikan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik, mulai dari kesejahteraan pengemudi ojek online, aspirasi kepala desa, hingga persiapan layanan haji 2026.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah menjadi fokus pembahasan.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Kader Gerindra di Akhir Pekan, Dasco Ungkap Isi Pertemuan
“Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Tak hanya menyangkut sektor urban dan pelayanan publik, Dasco juga membawa aspirasi dari para kepala desa di seluruh Indonesia yang kini mendorong percepatan pembangunan desa melalui program pemerintah pusat.
Menurut Teddy, selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).
Baca Juga: Panggil Dasco hingga Purbaya ke Istana, Prabowo Bahas Stabilitas Politik dan Penguatan Investasi
Para kepala desa tersebut meminta agar inisiatif nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
“Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi salah satu rangkaian konsolidasi antara pemerintah dan parlemen menjelang program besar 2026, khususnya terkait distribusi kesejahteraan, pembangunan desa, serta perlindungan terhadap profesi rentan seperti pengemudi ojek online.***