Sedangkan soal berulangnya kepala daerah melakukan korupsi meski penindakan terus dilakukan, Antony menegaskan, Presiden Prabowo akan terus memerangi koruptor.
"Tidak ada satu pun keraguan untuk komitmen Pak Presiden," katanya.
Ia lantas mencontohkan capaian Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menyita uang sekitar Rp13 triliun dari kasus kelapa sawit dan dikembalikan ke negara.
Baca Juga: Respons Cak Imin Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK
"Jika kita berkaca sebagai posisi sebagai orang yang koruptor, uang Rp13 triliun, itu bisa saja kita suap Pak Presiden dan temannya, dan kabinet misalnya," kata dia.
"Tapi hal itu kan tidak terjadi. Buktinya tertangkap. Buktinya dikembalikan. Berarti itu komitmen yang sangat tegas," ucapnya.
Adapun KPK sudah melakukan OTT di Riau untuk keempat kalinya atau quattrick, namun gubernur tidak ada kapok-kapoknya, Antony mengatakan, tidak lantas menunjukkan daerah tersebut budaya korupsinya tinggi.
"Kita tidak bisa menggeneralisir kalau tadi dikatakan bahwa provinsi tertentu 4 kali misalnya, berarti itu budaya yang kita boleh atribusikan pada provinsi tertentu," ujarnya.***