KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam reshuffle kabinet pada 8 September 2025.
Langkah ini dinilai peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, sebagai bukti bahwa Prabowo tidak mengedepankan dendam pribadi.
"Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu," kata Edna dalam siaran pers di Jakarta, Rabu 17 September 2025.
Menurut Edna, dendam yang dimaksud merujuk pada fakta sejarah bahwa Djamari pernah menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo pada 1998.
Kedekatan sejak Masa Akabri
Meski punya sejarah pahit, hubungan Prabowo dan Djamari justru terjalin sejak lama. Edna menjelaskan, kedekatan itu berawal ketika mereka sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI).
Prabowo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di angkatan 1974, sedangkan Djamari adalah senior dari angkatan 1971.
"Di sinilah terjadi kedekatan karena Djamari yang merupakan letting 1971 adalah pengasuh letting 1974, yang berarti dia punya hubungan personal dengan Prabowo dan Sjafrie," tutur Edna.
Baca Juga: Silfester Matutina Sakit, Eksekusi Vonis Menggantung, JK Tegas Bantah Ada Perdamaian
Bahkan, Djamari pernah menjabat sebagai komandan Prabowo saat keduanya masih di AKABRI. Hubungan yang terjalin sejak dini ini terus berlanjut hingga Djamari masuk Partai Gerindra usai pensiun dari TNI AD.
Pengalaman Panjang di Militer dan Politik
Selain faktor kedekatan, Djamari dinilai punya pengalaman mumpuni di bidang militer dan politik. Ia pernah menjabat posisi strategis seperti Pangkostrad dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Tak hanya itu, ia juga sempat menjadi anggota MPR periode 1997—1998.
"Djamari juga memiliki pengalaman politik 1997-1998 sebagai anggota MPR," ujar Edna.
Dengan rekam jejak tersebut, Edna meyakini Djamari akan bisa memberi warna penting dalam menentukan arah kebijakan politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Prabowo.